Keberadaan PTN dengan status PTN Badan Hukum bertujuan agar perguruan tinggi khususnya PTN dapat berkembang lebih cepat dan berdaya saing. Dengan status sebagai PTN Badan Hukum, institusi penyelenggaran pendidikan tinggi memiliki otonomi dan/atau fleksibilitas pengelolaan yang lebih luas dalam menghimpun dana dan mengelola-memanfaatkan dana serta tidak bergantung kepada Pemerintah. Namun pasca peralihan menjadi PTN Badan Hukum terdapat kondisi seperti: meningkatnya biaya pendidikan yang ditanggung peserta didik, capaian peringkat internasional tidak bergerak signifikan termasuk karya/hasil riset, dan ketergantungan pada sumber dana dari Pemerintah masih relatif tinggi. Hal ini menimbulkan pro dan kontra ditengah dorongan Pemerintah agar PTN menjadi PTN Badan Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2020. Pengalihan PTN menjadi PTN Badan Hukum dilakukan melalui serangkaian proses yang diatur dalam regulasi terkait diantaranya PP Nomor 4 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 88 Tahun 2014 (yang telah diubah dengan Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020).